Selasa, 13 Agustus 2013

PR Ekonomi Untuk Pemerintah



Manusia adalah makhluk yang diciptakan tuhan sebagai pemimpin bagi dunia ini. Akan tetapi, manusia dengan segala kelebihannya tersebut tidak dapat lepas dari membutuhkan manusia maupun makhluk lain dalam menjalani kehidupannya di dunia, hal ini sudah menjadi kodrat dasar manusia sebagaimana Aristoteles menyimpulkan bahwa manusia adalah zoon policticon. Kebutuhan untuk salaing ketergantungan antara sesama manusia inilah yang melahirkan bermacam-macam interaksi sosial, salah satunya adalah interaksi ekonomi. Menurut Paul A. Samuelson, “ekonomi merupakan cara yang dilakukan baik oleh individu maupun masyarakat untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas dengan tujuan untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat”. Dari definisi ekonomi tersebut kita dapat melihat gambaran bahwa manusia baik secara individu maupun kelompok berusaha melakukan tindakan pengolahan sumber-sumber ekonomi agar dapat dijadikan sebagai barang yang dapat dipakai oleh manusia tersebut maupun untuk dijual dengan tujuan mendatangkan pendapatan.

Pada awal kehidupan masyarakat yang masih bersifat tradisional dan agraris ekonomi memang tidak terlalu memiliki peranan penting di dalam kehidupan. Masyarakat hanya akan melakukan transaksi untuk hal-hal tertentu, contohnya petani yang menukar bebarapa komoditi pertaniannya dengan komoditi lain yang tidak mampu dihasilkannya seperti garam, dan hasil laut. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman maka kebutuhan hidup masyarakat turut berkembang, hal ini juga diiringi dengan berkembangnya pemikiran konsumtif sehingga terjadi penyusutan terhadap kegiatan produksi mandiri. Masyarakat menjadi kurang gigih dalam mengolah sumber daya ekonomi dan lebih menyukai membayar sejumlah uang untuk memperoleh barang-barang yang diperlukannya. Kondisi seperti ini yang mengakibatkan ekonomi menjadi titik puncak piramida kehidupan manusia sebagaimana yang diilustrasikan oleh Karl Marx di dalam Das Capital. Hal ini dimanfaatkan oleh segelentir orang cerdas dan berani untuk berspekulasi dengan cara mendirikan perusahaan untuk menghasilkan barang kebutuhan masayarakat. Besarnya pertaruhan dan ketidakpastian di dalam dunia ekonomi menuntut para pengusaha/borjuasi untuk menyusun konsep peraturan negara yang mampu memberikan rasa aman kepada mereka. Agar kondisi tersebut dapat tercipta maka para pengusaha/borjuasi dituntut baik secara langsung maupun tidak langsung untuk masuk kedalam lingkaran pemerintahan agar mampu mempengaruhi pengambilan kebijakan negara. Fakta ini dapat dicontohkan dengan lahirnya piagam magna charta, piagam ini menghapuskan peranan pemimpin negara untuk mengatur negaranya dan menyerahkan kewenangan tersebut kepada kaum borjuasi, hal ini terulang pada revolusi Prancis.

Fungsi Negara Dalam Menghadapi Permasalahan Ekonomi

Negara sebagai sebuah organisasi sosial tertinggi bertanggung jawab atas segala interaksi sosial yang terjadi baik di wilayahnya maupun di luar wilayahnya, yang mana interaksi tersebut melibatkan masyarakat dari negara tersebut. Salah satu interaksi sosial yang penulis maksudkan adalah interaksi ekonomi, yang mana menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus pada posisi ini negara berperan untuk memecahkan tiga masalah dasar ekonomi melalui tiga fungsi pemerintah. Adapun ketiga masalah dasar ekonomi tersebut adalah barang dan jasa apa saja dan berapa yang akan diproduksi, bagaimana sumber daya ekonomi harus digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa tersebut, dan bagi siapa barang dan jasa ini diproduksi atau bagaimana seharusnya distribusi konsumsi di antara berbagai individu dan golongan dilakukan. Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari tiga pertanyaan mendasar tersebut pemerintah sebagai pelaksana roda kehidupan negara wajib melakukan tiga fungsi, yaitu fungsi efisiensi, fungsi keadilan dan fungsi stabilitas.

Dalam menjalankan fungsi efisiensi, pemerintah bertanggung jawab untuk mengikis praktik-praktik inefficiency produksi yang dilakukan oleh kalangan industry dan pengusaha, pengrusakan lingkungan, dis-alokasi sumberdaya ekonomi, tindakan monopoli pasar oleh sektor swasta, serta pemberantasan perilaku koruptif di dalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pejabat negara yang dapat menyebabkan pemborosan anggaran negara, yang mana pada akhirnya mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi keadilan, pada fungsi ini pemerintah bertanggung jawab untuk mendistribusikan kesejahteraan secara berkeadilan kepada masyarakat melalui regulasi hukum, perlindungan hak-hak ekonomi masyarakat ekonomi lemah/marginal, dan program-program jaring pengaman sosial, yang kesemuanya bertujuan untuk mengangkat standar hidup minimum dan menekan kemelaratan yang parah akibat kapitalisme. Untuk fungsi terakhir yaitu fungsi stabilitas, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan disamping fungsinya sebagai penunjang efisiensi dan keadilan juga bertanggung jawab dalam fungsi makroekonominya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Seperti yang diprediksikan sejak awal bahwa penggunaan sistem ekonomi dengan pasar sebagai poros utamanya memiliki permasalahan besar yaitu inflasi (harga-harga melonjak), dan depresi (tingginya angka pengangguran). Kedua keadaan ini akan mengakibatkan terganggunya stabilitas sosial dan ekonomi, sebab dibawah kondisi inflasi dan depresi lebih mudah memicu konflik dan huru-hara sosial sebagaimana yang terjadi semasa krisis moneter tahun 1998 yang berujung kepada kerusuhan dalam skala nasional. Di posisi inilah dituntut fungsi stabilitas pemerintah untuk mengendalikan keadaan dan mempertahankan kondisi stabil bagi perekonomian nasional, baik melalui tindakan maupun kebijakan pemerintah. Untuk menghadapai kondisi ini, ekonom Keynesian memberikan solusi dengan menggunakan kebijakan moneter dan fiskal dalam menghadapi kondisi inflasi maupun depresi tersebut. Akan tetapi hingga saat ini solusi kelompok Keynesian ini maupun kelompok mazhab ekonomi pasar belum satupun yang mampu mempertahankan stabilitas ekonomi perdagangan bebas dalam waktu lama, dan hal ini telah disadari oleh banyak pemimpin negara di dunia.

Inflasi Dan Pemburu Rente

Sejak terjadinya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan Juni 2013 menyebabkan harga-harga barang dan jasa bagaikan kuda pacu yang melesat tanpa terkendali. Kekecewaan terhadap salah perhitungan ketika perencanaan kenaikan harga BBM oleh ekonom pemerintah telah ditunjukkan tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh chief eksekutif negara ini. Seluruh janji yang dijanjikan oleh tim perekonomian pemerintah ketika menyiapkan kenaikan harga BBM terkesan seperti pepesan kosong, bahkan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak menyelesaikan masalah, tetapi sebaliknya menjadi penambah masalah yang ada. Kondisi inflasi semakin parah ketika masuknya bulan ramdhan yang memang menjadi jadwal tahunan bagi kenaikan harga-harga barang dan jasa berhubung meningkatnya jumlah permintaan yang tidak sebanding dengan jumlah produksi barang dan jasa tersebut. Hingga saat ini, ketika hari raya Idul Fitri telah di depan mata hingga pasca Idul Fitri, laju inflasi terkesan masih belum mampu dibendung. Keadaan ini ditambah dengan rendahnya daya beli masyarakat saat ini. Sesungguhnya kondisi seperti ini dapat dengan mudah diprediksi apabila perhitungan ekonomi dilakukan secara cermat. Akan tetapi sepertinya hal ini terhambat karena jiwa-jiwa konsumtif dan pemburu rente telah tumbuh subur tidak hanya di dalam diri rakyat Indonesia tetapi juga di dalam diri pemerintah. Pemerintah yang seharusnya dengan kebijakannya mampu menghindari inflasi, saat ini dengan kebijakannya malah menggiring ekonomi nasional kedalam inflasi. Akan tetapi belum terlambat bagi siapapun yang memegang kekuasaan untuk merubah keadaan, yang dibutuhkan hanyalah jiwa ksatria berani mengakui kekhilafan dan mengubah kebijakan yang salah. Karena sesungguhnya inflasi itu tidak akan tercipta jika pemerintah selaku pemegang roda kehidupan bernegara mampu mengawal dan melindungi perjalanan ekonomi nasional dari gangguan spekulan, borjuasi kapitalis, dan para pemburu rente, sebab inflasi bukan menunjukan kondisi ketika harga-harga melambung tetapi menunjukan proses yang menyebabkan harga-harga melambung. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar